TVTOGEL — Polda Metro Jaya secara resmi menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan penyebaran tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, di Markas Polda Metro Jaya, Jumat (7/11/2025).
“Dalam perkara ini, kami menetapkan delapan orang sebagai tersangka,” kata Asep.
Delapan tersangka tersebut dibagi dalam dua klaster. Klaster pertama berjumlah lima orang, sementara klaster kedua terdiri dari tiga orang, dengan masing-masing klaster dikenakan pasal berbeda sesuai dugaan pidana yang dilakukan.
Awal Mula Kasus
Kasus ini bermula dari tuduhan beberapa pihak yang meragukan keaslian ijazah sarjana Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Tuduhan tersebut ramai diperbincangkan publik setelah Roy Suryo dan beberapa pihak lain mengajukan gugatan terkait keaslian ijazah Jokowi melalui jalur hukum.
Menanggapi tuduhan itu, Presiden Jokowi pada 30 April 2025 melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya dengan didampingi penasihat hukum. Jokowi menekankan, meski isu ini tergolong ringan, langkah hukum perlu diambil untuk memberikan kepastian hukum.
“Ini masalah tuduhan ijazah palsu, tapi perlu ditangani secara hukum agar jelas dan gamblang,” ujar Jokowi.
Proses Penyidikan
Setelah laporan diterima, penyidik menaikkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan, karena terdapat indikasi unsur pidana fitnah dan pencemaran nama baik.
Dalam penyelidikan awal, polisi mendata 12 orang terlapor, termasuk Roy Suryo, Abraham Samad, Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Tifauzia Tyassuma. Setelah melalui gelar perkara, delapan orang ditetapkan sebagai tersangka.
Presiden Jokowi telah menjalani pemeriksaan dua kali sebagai bagian dari proses penyidikan: pertama di Polda Metro Jaya dan kedua di Polresta Surakarta. Selain itu, penyidik menyita ijazah asli Jokowi tingkat SMA dan S1 untuk diuji keasliannya di laboratorium forensik.
Langkah-langkah tersebut bertujuan memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan dan profesional, sekaligus memberikan kejelasan terkait tuduhan yang berkembang di publik.