Prediksi HK — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi memburu pelaku yang merusak segel lembaga antirasuah tersebut di rumah dinas Gubernur Riau. Penyidik tidak hanya mengejar pelaku fisik, tetapi juga pihak yang diduga menjadi dalang di balik aksi perusakan ini.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa penyelidikan sedang berlangsung untuk mengungkap kedua level pelaku tersebut. “Penyidik akan mencari siapa yang meminta atau menyuruh kepada eksekutor atau pelaku dugaan perusakan KPK line yang dipasang saat kegiatan tertangkap tangan di Pemprov Riau,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (21/11/2025).
Proses Penyidikan Intensif
Budi mengungkapkan bahwa pemeriksaan terhadap berbagai pihak yang diduga mengetahui kejadian ini terus dilakukan. “Penyidik masih meminta keterangan kepada sejumlah saksi di lingkungan Pemprov Riau, termasuk pihak-pihak di kerumahtanggaan dan protokoler,” jelasnya.
KPK juga telah memeriksa tiga orang pramusaji Rumah Jabatan Gubernur Riau pada Senin (17/11/2025) lalu, yaitu Alpin, Muhammad Syahrul Amin, dan Mega Lestari.
Budi mengimbau semua pihak yang dimintai keterangan untuk kooperatif. “Silakan disampaikan kepada penyidik apa yang ditanyakan sehingga proses penyidikan perkara ini bisa berjalan dengan baik,” pesannya.
Latar Belakang Kasus Korupsi
Perusakan segel ini terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan Pemprov Riau yang menjerat tiga tersangka:
- Abdul Wahid
- Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan (MAS)
- Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam (DAN)
Modus korupsi yang terungkap cukup sistematis. Melalui Kepala Dinas PUPR-PKPP, Abdul Wahid mengancam akan mencopot para Kepala UPT jika tidak memberikan ‘jatah preman’ atau fee sebesar 5 persen dari penambahan anggaran 2025.
Fee tersebut, yang dalam komunikasi mereka menggunakan kode ‘7 batang’, telah berhasil mengumpulkan Rp4,05 miliar dari tiga kali setoran antara Juni hingga November 2025, dari target awal sebesar Rp7 miliar.
Dengan pengungkapan perusakan segel ini, KPK menunjukkan komitmennya untuk menindak tegas tidak hanya pelaku korupsi tetapi juga segala bentuk upaya menghambat proses hukum.